PELANTIKAN SEKRETARIS BARU KPU KABUPATEN BARITO KUALA

Marabahan,KPU (7/11).Syahrianudin S.sos.Map resmi menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Barito Kuala setelah pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan serta di hadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala,Unsur Muspida serta KPU Kabupaten Kota.bertempat di aula bahalap Marabahan pada tanggal 6 november 2014 kemaren

Dalam sambutannya Sekretaris KPU Kalimantan Selatan mengatakan jabatan yang di emban merupakan amanah dan kepercayaan dari negara.Sekretaris baru di harapkan dapat menyesuaikan diri pada lembaga vertikal.KPU merupakan ujung tombak pelaksanaan demokrasi negara di harapkan juga ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait dalam hubungan kerja.(yp)

PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Marabahan,KPU (20/7) Berkenaan dengan permintaan  Mahkamah konstitusi

Kepada KPU untuk menyampaikan data DPT (Model A.3-PPWP) dan DPTb (Model A.4-PPWP), dan DPK (Model A.Khusus PPWP),DPKTb (Model A.T Khusus PPWP) dari seluruh  TPS di indonesia dalam  sidang sengketa hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden  tahun 2014 tanggal 11 agustus 2014 di mintakan KPU kabupaten/kota menyiapkan dokumen yang wilayah kerjanya diajukan dalam objek sengketa kemudian di lanjutkan dengan pembukaan kotak suara untuk mengambil DPTb,Model A5-PPWP,model A.T Khusus PPWP dan Model C 7. bertempat di gudang KPU Batola di lakukan pembukaan kotak suara di lakukan dengan mengundang saksi pasangan calon dan pengawas pemilu serta berkoordinasi dengan kepolisian setempat dengan penyusunan Berita acara dan dilampirkan sebagai alat bukti.(yp)

KPU Hadiri Sidang Pendahuluan PHPU Pilpres 2014

---

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (6/8), menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan seluruh anggota KPU hadir beserta Adnan Buyung Nasution selaku Kuasa Hukum KPU sebagai pihak termohon.

Sidang dibuka oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada pukul 09.46 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara dan pembacaan gugatan PHPU yang diajukan oleh pasangan calon No. Urut 1 (H. Prabowo Subianto-Ir. Hatta Rajasa) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Dalam permohonannya, tim advokasi Prabowo-Hatta menyatakan keberatan atas Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014.

Tim advokasi Prabowo-Hatta mengklaim bahwa selama proses Pilpres 2014 terdapat kecurangan-kecurangan yang merugikan pihaknya.

Dalam sidang perdana tersebut, Ketua MK menyatakan bahwa keberatan pemohon telah memenuhi syarat sesuai dengan sistematika pengajuan PHPU ke MK, namun Ia dan Hakim Konstitusi lainnya menemukan kesalahan-kesalahan dalam berkas permohonan yang diajukan oleh tim advokasi Prabowo-Hatta.

“Secara umum permohonan dari pemohon sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan sistem yang ada, tetapi ada ketidaksinkronan dalam petitum yang dibacakan oleh pemohon. Dalil permohonan harus sinkron atau satu nafas dengan petitum,” jelas Hamdan.

Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menuturkan gugatan yang diajukan oleh pemohon perlu menyertakan bukti yang konkrit dalam berkas permohonan, bukan sekedar asumsi atau indikasi.

“Dalam petitum anda (tim advokasi Prabowo-Hatta) meminta keputusan konkrit, tapi dalam pengajuan keberatan anda menyebutkan indikasi, indikasi seperti apa? Hal ini perlu secara konkrit dicantukan, agar kami dapat menganalisa dan memutuskan secara konkrit pula,” tandas nya.

Atas kesalahan dalam berkas permohonan tersebut, majelis hakim memberikan waktu 1x24 jam kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali berkas permohonan yang sudah diperbaiki.

Mengenai batas waktu penyelesaian PHPU, Ketua MK menjelaskan sidang PHPU  hanya berlangsung selama 14 hari, sesuai dengan undang-undang. Dalam waktu yang terbatas tersebut, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk memanfaatkan waktu secara efektif.

Sidang hari ini ditutup pada pukul 11.40 WIB, dan akan dilanjutkan pada Jumat (8/7) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU RI), keterangan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan keterangan pihak terkait atas gugatan yang diajukan oleh pemohon.

RAPAT PLENO REKAPITULASI PILPRES 2014

Marabahan,KPU (17/7)Bertempat di Hotel Prima Batola pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Batola melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dengan di hadiri oleh,Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala serta Panitia pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Barito Kuala.Rapat Pleno di buka oleh Ketua KPU Batola Nanang Kaderi SH.Acara Berjalan Aman dan lancar dengan mendapat pengamanan dari aparat polres Batola .Berdasarkan hasil rapat Pleno tersebut pasangan Prabowo subianto dan hatta Rajasa memperoleh 70.890 suara, sedangakan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 71.968 suara.

Model DB PPWP Kab Barito Kuala Th 2014

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU PRESIDEN KAB BATOLA

Marabahan,KPU (7/8) Komisi Pemilihan Umum Kab Batola mulai mendistribusikan Logistik Pemilu Presiden 2014 selama 2 hari dari tanggal 4-5 juli ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batola.dengan menggunakan angkutan truk sesuai dengan kebutuhan logistik yang akan di antar.adapun untuk dua kecamatan yaitu kecamatan kuripan dan Tabunganen untuk sampai ke kecamatan tersebut harus menggunakan angkutan sungai mengingat letak daerah tersebut tidak dapat di jangkau oleh angkutan darat.untuk setiap kecamatan di kawal oleh 3 orang aparat dari Polres Batola.sampai hari terakhir distribusi tersebut berjalan aman dan lancar.Ketua KPU Kab Batola Nanang Kaderi SH manyatakan Optimis logistik Pemilu akan sampai tepat waktu ke tempat Pemungutan Suara (TPS).sekedar di ketahui untuk Kabupaten Batola TPS berjumlah 632 .di harapkan Logistik Pemilu tidak mengalami kekurangan.sehingga Pemilu Presiden dapat berjalan sukses,aman dan lancar .(YP)

HIMBAUAN PENGGUNAAN HAK PILH PEMILU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Marabahan, KPU,(3/7)

Semakin mendekati gelaran pemilihan Presiden tahun 2014. KPU Batola semakin intensif melakukan Sosialisasi agar partisipasi masyarakat semakin meningkat dengan melalui berbagai kegiatan.seperti yang di laksanakan KPU Batola  bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang Himbauan Penggunaan Hak Pilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. diharapkan agar pemilu presiden kali dapat berrjalan dengan aman lancar dan tertib dengan partisipasi dari masyarakat yang cukup tinggi.dan pada akhirnya kita dapat memilih pemimpin negara kita pada 5 (liam) tahun kedepan sesuai harapan kita bersama.

Surat Edaran Ketua KPU

KPU BATOLA LAKUKAN PELIPATAN SURAT SUARA PILPRES

Marabahan,KPU (24/6) KPU Kabupaten Barito  Kuala mulai melaksankan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.bertempat di kantor KPU Batola dengan melibatkan beberapa orang pekerja.Ketua KPU Batola Nanang Kaderi SH mengatakan pelipatan surat suara tersebut akan selesai dalam beberapa hari kedepan.ditambahkan ketua KPU pihaknya juga tengah menanti kedatangan logistik pemilu lainya .salah satunya formulir dari provinsi..sedangkan untuk kotak dan bilik suara masih menggunakan bekas pemilu legislatif yang lalu.untuk diketahui pada pilpres mendatang daftar pemilih tetap(DPT) Kabupaten Barito Kuala adalah sebanyak 216.031 orang.artinya surat suara sudah mencukupi.(yp)

Pembentukan KPPS

Marabahan (24/6) Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KPPS pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat ditetapkan dan dikukuhkan kembali sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat ( contoh SK terlampir ). Untuk Pembentukan paling lambat terhitung mulai tanggal ( TMT ) 24 Juni 2104. (DdyBch)

1. Surat Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala

2. Contoh SK PPS tentang Pembentukan KPPS

CAPRES DAN CAWAPRES 2014

1.      Pasangan nomor urut 1  : H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa. 

Visi & Misi

                     2.      Pasangan uomor urut 2 : Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla. 

Visi & Misi  

Keterangan Foto : Ketua KPU, Husni Kamil Manik, tengah menandatangani Prasasti Penyelenggara Pemilu dalam Deklarasi Kampanye Berintegritas dan Damai Pilpres 2014 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/6)

KPU Gelar Deklarasi Kampanye Pilpres Berintegritas dan Damai

---

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar “Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas dan Damai tahun 2014” di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6). Acara ini dihadiri seluruh lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP), serta kedua pasangan capres dan cawapres beserta tim kampanyenya, KPU Provinsi, pimpinan MPR dan DPR RI, lembaga-lembaga negara, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa hari ini menandai segudang harapan yang akan disampaikan oleh kedua pasangan capres-cawapres Pemilu 2014 dengan kegiatan kampanye secara resmi yang akan berlangsung pada 4 Juni-5 Juli 2014.

“Hari ini kita menandai segudang harapan itu akan disampaikan dalam kegiatan kampanye yang resmi oleh kedua pasangan capres-cawapres, mulai sejak tiga hari ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hari ini adalah pembatas antara dibenarkan dan tidak dibenarkan kegiatan kampanye dilakukan oleh kedua pasangan ini. Walaupun UU Nomor 42 tahun 2008 hanya membatasi pelarangan itu sebentar saja, antara penetapan  31 Mei-3 Juni ini. Setelahnya kampanye boleh dilakukan selama lebih kurang satu bulan satu hari, dari tanggal 4 Juni-5Juli 2014,” papar Husni.

Ketua KPU juga menyampaikan harapannya agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini lebih dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia secara lebih nyaman. Yakni dengan cara para pasangan calon menawarkan ide-ide yang lebih brilian, menawarkan sejumlah program kerja yang telah dinanti-nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dalam Pemilu Presiden 2014 ini, kita bisa melanjutkan pemilu yang lebih subtantif. Hendaknya kita bisa beranjak dari pemilu elektoral yang prosedural kepada pemilu yang lebih subtantif, yang mengedapankan gagasan-gagasan,” harap Husni.

Husni juga mengajak kedua pasangan capres-cawapres beserta tim pemenangannya untuk menghindari berbicara tentang hal-hal yang masyarakat sebenarnya tidak ingin mendengar dan menghetahuinya, karena sekadar ‘sampah’, hoax, atau fitnah.

Ketua KPU mengungkapkan komitmen seluruh lembaga penyelenggara Pemilu, mulaidari tingkat pusat hingga daerah, dalam menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggara. “Kami tidak ke kanan atau ke kiri. Jika ada penyelenggara yang ke kanan atau ke kiri, kami akan tindak tegas,” tandas Husni.

Selanjutnya, atas nama KPU, Husni juga meminta komitmen dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang berintegritas.

Di akhir sambutannya, Husni berpesan, siapapun yang akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Disamping itu, ia juga berharap partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini bisa lebih dari 75%. “Penentuan itu ada di tangan rakyat. Jangan berikan mandat kosong kepada penyelenggara pemilu dan jangan pula pada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Tapi rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita lima tahun ke depan. Kami (KPU) akan kawal itu. Siapapun yang terpilih, dialah pemimpin kita, yang tidak terpilih tetaplah sebagai calon pemimpin kita,” jelas Husni.