Jumat, 05 Juni 2015

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PPK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015




Marabahan, 04 Juni 2015 - Setelah melewati seleksi  ujian tertulis dan tes wawancara pada jadwal tahapan yang sudah ditetapkan, sebanyak 85 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

Prosesi pelantikan dan pembacaan sumpah PPK dipandu oleh Nanang Kaderi, SH selaku Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala dan disampaikan oleh Rohaniawan yang bertugas sebagai saksi pada acara sumpah pelantikan tersebut. Pelantikan yang berlangsung pada hari Kamis, 04 Juni 2015 bertempat di Aula Selidah Marabahan, acara dimulai pada pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Kuala yang mewakili Bupati Barito Kuala, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Anggota KPU propinsi Kalimantan Selatan, Unsur Muspida Kabupaten Barito Kuala, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Barito Kuala, Camat Se- Kabupaten Barito Kuala serta undangan lainnya.

Dalam acara tersebut dilakukan penandatangan berita acara pelantikan dan pengangkatan sumpah yang secara simbolis diwakili oleh Mahyuni, S. Kom sebagai PPK Kecamatan Cerbon dan Norkiraatinayah, S. Pd sebagai PPK Kecamatan Kuripan. Setelah acara pelantikan usai, dilanjutkan dengan pembacaan serta penanda tanganan Fakta Integritas yang secara simbolis di wakili oleh Heldawati sebagai PPK kecamatan Alalak. D’Bech

Sabtu, 16 Mei 2015

PENGUMAN CALON TERPILIH ANGGOTA PPK KAB. BARITO KUALA



Marabahan, 16 Mei 2015

Berdasarkan hasil  Penelitian administrasi, seleksi tertulis dan wawancara yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Barito Kuala akan menetapkan 5 (lima) orang untuk masing-masing Kecamatan sebagai Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
Jum’at, 15 Mei 2015 KPU Kabupaten Barito Kuala melakukan Rapat Pleno penetapan calon terpilih anggota PPK dengan jumlah calon sebanyak 146 orang peserta se Kabupaten Barito Kuala. Untuk Pelantikan serta Pengambilan sumpah bagi calon yang dinyatakan lulus akan di tentukan dan beritahukan kemudian. Informasi lebih lanjut Hubungi Kantor KPU Kab. Barito Kuala Telp/Fax 05114799333. D'Bech

Sabtu, 09 Mei 2015

PENGUMUMAN TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK

Marabahan, 09 Mei 2015

PENGUMUMAN TES TERTULIS

Untuk Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Tertulis akan melaksanakan Tes Wawancara yang di laksanakan pada Hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 Mei 2015 jam 09.00 sampai dengan selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Barito Kuala.

JADWAL PELAKSANAAN TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015



NO HARI/TANGGAL NAMA KECAMATAN
1 Selasa, 12 Mei 2015 KURIPAN  
2 Selasa, 12 Mei 2015 TABUKAN  
3 Selasa, 12 Mei 2015 BAKUMPAI  
4 Selasa, 12 Mei 2015 MARABAHAN  
5 Selasa, 12 Mei 2015 MEKARSARI  
6 Selasa, 12 Mei 2015 TAMBAN  
7 Selasa, 12 Mei 2015 TABUNGANEN  
8 Selasa, 12 Mei 2015 MANDASTANA  
9 Selasa, 12 Mei 2015 JEJANGKIT  
10 Rabu, 13 Mei 2015 CERBON  
11 Rabu, 13 Mei 2015 RANTAU BADAUH  
12 Rabu, 13 Mei 2015 BARAMBAI  
13 Rabu, 13 Mei 2015 WANARAYA  
14 Rabu, 13 Mei 2015 BELAWANG  
15 Rabu, 13 Mei 2015 ANJIR MUARA  
16 Rabu, 13 Mei 2015 ANJIR PASAR  
17 Rabu, 13 Mei 2015 ALALAK  

Kamis, 07 Mei 2015

TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK

Marabahan, 06 Mei 2015

Rabu 06 Mei 2015 bertempat di AULA Selidah Marabahan, Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah 196 orang Peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi melaksanakan Tes Tertulis. Dari 196 orang peserta, hanya 187 orang peserta yang hadir, 9 orang tidak hadir yaitu Kec. Kuripan 1 orang,  Kec. Tabukan 1 orang, Kec. Bakumpai 1 orang, Kec. Cerbon 1 orang, Kec. Wanaraya 1 orang, Kec. Anjir Pasar 1 orang, Kec. Tamban 2 orang, dan Kec. Tabunganen 1 orang. Ketidakhadiran dari calon peserta tersebut tidak mengurangi jumlah kouta untuk masing-masing Kecamatan. 

Pada jam 10.00 wita pelaksanaan Tes Tertulis dibuka Oleh Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala Nanang Kaderi, SH beserta 4 Komisioner lainnya yang kemudian  membagikan langsung soal

kepada masing-masing peserta, dan di berikan durasi waktu selama 75 menit dalam menjawab soal tes tersebut.


Hasil dari Tes tertulis akan di umumkan pada 8 – 10 Mei 2015, yang mana calon peserta yang lulus tes tertulis akan melaksanakan tes selanjutnya yakni tes wawancara. D’Bech

Minggu, 03 Mei 2015

PENGUMUMAN PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK TAHUN 2015



Marabahan, 03 Mei 2015.

Setelah dilaksanakan penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Barito Kuala yaitu dari tanggal  24 s/d 30 April 2015 telah terdaftar sebanyak 197 orang pendaftar.  Kemudian selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 01 s/d 02 mei 2015 dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas calon, dan dari 197 jumlah calon mendaftar hanya 1 (satu) orang yang tidak memenuhi syarat karena umur belum sampai 25 Tahun. Hasil dari penelitian administrasi di tuangkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Kuala pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015. Kemudian untuk para calon yang telah memenuhi syarat akan melaksanakan Tes Tertulis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 bertempat di AULA SELIDAH Marabahan.D’Bech

Kamis, 23 April 2015

PENERIMAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Marabahan, 24 April 2015 :

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Barito Kuala menerima Pendaftaran Untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
1. Pengumuman
2. Form. Persyaratan

Senin, 13 April 2015

Tiga Draft PKPU Sudah Selesai Dikonsultasikan


Jakarta kpu.go.id- Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dan Pemerintah, Kamis (9/04) telah menyepakati dan telah selesai, terkait tiga Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan, Pemutahiran Data Pemilih dan Tata Kerja KPU.

Ketua KPU Husni Kamil Manik pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, dimana tiga hal yang sudah dikonsultasikan dinyatakan telah selesai dan untuk selanjutnya dapat kami proses dalam pembahasan finalisasi dan menetapkan dalam peraturan.

Selain itu, ada dua yang menjadi agenda KPU yang akan dibahas dalam minggu depan terkait tentang draft peraturan Pencalonan dan darft peraturan tentang Pedoman Kampanye.

Kemudian, KPU masih mempunyai lima draft yang telah KPU sampaikan kepada Komisi II, dimana pada kesempatan ini dua dari lima draft itu mohon kami sampaikan pada isu strategisnya.

Dimana dua draft yang ingin kami sampaikan, pertama mengenai draft PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih dan yang kedua draft PKPU Norma Standar Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kedua draft peraturan ini tidak banyak isu strategisnya yang baru, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 dan isi peraturannya banyak mengadopsi peraturan KPU yang digunakan pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang lalu,  jadi tidak akan memunculkan hal yang multi taksir. Ujar Husni.

Sementara itu, anggota KPU yang membidangi divisi tentang Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Sigit Pamungkas, khusus rencana peraturan KPU yang menyangkut Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat seperti yang sudah sampaikan oleh Ketua KPU, tidak banyak isu yang strategis untuk dikonsultasikan.

Namun hanya ada satu yang bisa dibahas atau KPU perlu mendapatkan masukan, isu itu adalah terkait dengan Partisipasi Masyarakat secara khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan survei.

Belajar dari pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana lembaga survei itu memiliki pendapat yang oleh publik dipersepsikan sebagai survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, yang akhirnya melahirkan satu kontroversi yang berkepanjangan.

Terkait dengan hal itu, KPU kemudian di dalam peraturan ini membuat suatu regulasi bagaimana memperlakukan terhadap survei-survei yang oleh masyarakat dianggap kurang tepat atau kurang benar.

Dalam regulasi ini KPU mendesain bahwa kalau ada laporan masyarakat terkait dengan satu lembaga survei itu dianggap tidak benar dalam melakukan aktivitasnya, maka KPU bisa memprosesnya.

Terhadap lembaga yang tergabung atau berasosiasi dengan satu asosiasi lembaga survei tertentu, maka laporan itu akan diteruskan oleh KPU kepada asosiasi itu untuk menindaklanjutinya, tetapi kalau ada lembaga survei yang tidak tergabung didalam asosiasi itu maka yang akan dilakukan oleh KPU adalah membentuk satu dewan etik yang keanggotanya berasal dari akademisi atau profesional yang memang memiliki kompetensi untuk menilai sebuah survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. 

Demikian isu strategis yang KPU akan konsultasikan atau mendapatkan masukan, sehingga nanti ketika ada satu peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan survei pilkada di beberapa tempat, maka itu yang ditempuh KPU.

Sedangkan untuk Norma Standar Pengadaan dan Distribusi Logistik secara umum tidak ada hal yang baru, namun ada beberapa catatan terkait ketentuan didalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015, pertama terkait dengan pasal 80 dimana disebutkan surat suara dicetak sebanyak DPT +2.5%  untuk cadangan, tetapi di pasal 87 tercatat surat suara itu diproduksi sesuai dengan jumlah DPT +DPTB.

KPU berharap terkait hal itu, bisa dicetak sesuai dengan jumlah DPT +DPTB, karena DPTB masih bisa masuk 7 hari setelah DPT ditetapkan, kalau tidak KPU kekurangan lebih banyak. +2.5% nya didalam Undang-Undang itu hanya ditulis 2.5%  dari DPT apabila dimungkinkan diperbolehkan 2.5% itu dari DPT +DPTB, sebetulnya selisihnya mungkin hanya satu dua surat suara saja, per TPS.

Yang kedua dipasal 80 juga tertulis pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus, menurut kami ini jumlah yang sangat tidak rasional, apabila ada Pemilihan Gubernur kemudian hanya disediakan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang dan itu posisinya ada di Ibu Kota Provinsi, maka itu tidak akan mencukupi apabila terjadi pemungutan suara ulang, karena 2.000 surat suara itu asumsinya hanya mencukupi untuk tiga TPS, karena satu TPS jumlah pemilih maksimal 800.

Jadi dalam draft kami, kami mengusulkan untuk Pemilihan Gubernur disediakan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 per Kabupaten, Pemilihan Bupati dan Walikota disediakan sebanyak 2.000 per Kecamatan. Ini lebih memungkinkan apabila terjadi pemungutan suara ulang, sedangkan di Undang-Undang hanya menyebutkan 2.000 tanpa penjelasan lebih detail. Ungkap Arief Budiman.    

Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, sesuai kesepakatan bersama, rapat konsultasi terkait PKPU Pilkada akan dilanjutkan kembali pada kamis depan tanggal (16/04).(dosen/red.FOTO KPU/dosen)


Selasa, 24 Maret 2015

Andalkan Sidalih, KPU Yakin Tidak Ada Data Ganda dalam Pilkada

Jakarta, Beritaempat - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, pastikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak akan ada Pemilih ganda yang mencoblos pada waktu pelaksanaanya. KPU sendiri mengaku sudah memiliki data dan aplikasi online yang sudah dirancangnya.
“Aplikasi yang kita miliki online di seluruh Indonesia. Jadi keggandaan yang dirancang kemarin itu (Sidalih,-red) bisa mendeteksi kegandaan nasional. Jadi termasuk yang lintas batas itu,” kata Husni saat diwawancarai, Jum’at (20/3)
Dengan aplikasi tersebut, tidak akan ada data yang sama, dan tidak akan ada warga yang bisa memilih dibeberapa TPS, walaupun itu berada di daerah perbatasan. Data tersebut sebelum pemungutan suara pun, kegandaaan data akan terdeteksi dengan sendirinya.
“Karena ini tidak semua daerah, maka  nanti kegandaannya akan dilihat minimal di daerah penyelenggaraan di Pilkada saja. Data base berdasarkan e-KTP dan faktual. Data itu sebelum pemungutan suara sudah terdeteksi, sekarang aja online,” pungkas Husni.

Pembatasan Dana Kampanye Pilkada harus Dihitung Matang dan Faktual


Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan uji publik Draft Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015. Salah satu poin penting dalam draft Peraturan KPU tersebut diantaranya  tentang pembatasan dana kampanye pilkada. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah melakukan riset dan berusaha menghitung belanja kampanye berdasarkan rumusan dari KPU yang tertuang dalam draft Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

Hal tersebut dibahas oleh Perludem dalam diskusi bersama media massa guna memberi  rekomendasi tentang pembatasan dana kampanye pilkada mengacu dari  hasil riset Perludem, Kamis (19/3) di Media Centre KPU RI.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, menjelaskan adanya beberapa metode kampanye pilkada yang difasilitasi KPU menggunakan dana APBN, yaitu debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa. Sementara itu, setiap pasangan calon hanya akan membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog.

“Pembatasan ini tidak hanya dari prinsip kesetaraan, tetapi juga memberikan peluang yang sama kepada peserta pilkada. Perludem telah melakukan riset mengenai pembatasan dana kampanye pilkada ini, dan hasilnya akan disampaikan kepada KPU sebagai masukan, sebelum KPU melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR,” papar Titi Anggraeni.

Pembatasan dana kampanye pilkada ini harus dihitung matang dan faktual, tambah Titi. Pembatasan ini harus dikembalikan pada prinsip dasar kenapa dana kampanye harus dibatasi. KPU harus mengelaborasi dan mengatur pembatasan ini dengan pendalaman penghitungan faktual di daerah, sehingga butuh waktu dan kerja keras KPU. Untuk itu, Peraturan KPU tidak perlu buru-buru disahkan, agar semangat dan dasar pembatasan itu tercapai.

Sementara itu Ketua Perludem, Didi Suprianto, juga menjelaskan tiga prinsip dasar pengaturan dana pilkada, yaitu pertama, prinsip kebebasan, memberikan kesempatan pasangan calon menggalang dana kampanye sesuai kemampuan. Kedua, prinsip kesetaraan, membatasi besaran penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pasangan calon. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan mengharuskan partai politik dan pasangan calon terbuka dan melaporkan pengelolaan dana kampanye, sehingga bisa dicek apakah rasional dan sesuai dengan ketentuan.

Didi  juga menyoroti rumusan batas maksimal dana kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka atau dialog dalam draft Peraturan KPU yang menunjukkan hasil sangat besar. Dalam draft Peraturan KPU tersebut pengertian “jumlah penduduk” diubah menjadi “jumlah pemilih”, kemudian “cakupan/luas wilayah” disamakan dengan wilayah administrasi kecamatan untuk pilkada kabupaten/kota dan wilayah administrasi kabupaten/kota untuk pilkada provinsi. Selain itu, standar biaya daerah menggunakan standar biaya dari Kementerian Keuangan. Namun demikian,  Perludem menilai penerapannya harus disesuaikan dengan pengalaman belanja kampanye pasangan calon dalam pilkada selama ini.

“Perludem mempunyai masukan rumus alternatif, yaitu menggunakan basis kepadatan penduduk, karena kepadatan penduduk itu sudah mencakup pengertian jumlah penduduk dan cakupan/luas wilayah, kemudian standar biaya daerah kegiatan pertemuan paket fullday dari Kementerian Keuangan dibedakan, standar biaya Eselon I dan II untuk Pilkada Provinsi dan standar biaya Eselon III untuk Pilkada Kabupaten/Kota,” papar Didi Suprianto. (arf/red.FOTO KPU/dam)

Selasa, 17 Maret 2015

Batasi Sosmed di Pilkada


Indopos-JAKARTA :Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas pembatasan penggunaan jumlah akun media sosial (sosmed) yang digunakan para calon kepala daerah dj pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara yang diusulkan pihak penyelenggara kepada parlemen sebanyak tiga akun untuk satu calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) No 1.Tahun 2015 tentang Pilkada serta mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon.

"Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur secara rinci soal pembatasan akun sosmed tersebut. Untuk itu kita (DPR, red) akan membahasnya," ungkap Syarif Abdullah Al Kadrie, anggota Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, Minggu (15/3).

Informasi yang berkembang, sambung Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu, KPU telah pembentukan kesimpulan akan membatasi penggunaan akun sosmed hanya tiga akun resmi yang diperbolehkan untuk didaftarkan para calon, termasuk nm relawannya ke KPU.

"Hal itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon KDH dalam Pilkada 2015. Nanti setelah reses komisi n DPR akan bahas secara mendetail terhadap skenario yang di buat KPU," ujarnya.

Menurut Syarif Abdollah, fraksi mendukung pembatasan penggunaan akun sosmed tersebut untuk menutupi kekurangan pengawasan pilkada sebelumnya melalui sosmed. Karena,bila tujuannya untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada di masa lalu, dirinya sangat setuju terhadap hal tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, KPU seharusnya juga memperhatikan peran media termasuk sosmed yang begitu besar terhadap masyarakat dalam mengetahui latar belakang calon yang hendak mereka pilih. Sebab, perkembangan dunia internet di Indonesia sudah maju.