Selasa, 24 Maret 2015

Pembatasan Dana Kampanye Pilkada harus Dihitung Matang dan Faktual


Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan uji publik Draft Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015. Salah satu poin penting dalam draft Peraturan KPU tersebut diantaranya  tentang pembatasan dana kampanye pilkada. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah melakukan riset dan berusaha menghitung belanja kampanye berdasarkan rumusan dari KPU yang tertuang dalam draft Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

Hal tersebut dibahas oleh Perludem dalam diskusi bersama media massa guna memberi  rekomendasi tentang pembatasan dana kampanye pilkada mengacu dari  hasil riset Perludem, Kamis (19/3) di Media Centre KPU RI.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, menjelaskan adanya beberapa metode kampanye pilkada yang difasilitasi KPU menggunakan dana APBN, yaitu debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa. Sementara itu, setiap pasangan calon hanya akan membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog.

“Pembatasan ini tidak hanya dari prinsip kesetaraan, tetapi juga memberikan peluang yang sama kepada peserta pilkada. Perludem telah melakukan riset mengenai pembatasan dana kampanye pilkada ini, dan hasilnya akan disampaikan kepada KPU sebagai masukan, sebelum KPU melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR,” papar Titi Anggraeni.

Pembatasan dana kampanye pilkada ini harus dihitung matang dan faktual, tambah Titi. Pembatasan ini harus dikembalikan pada prinsip dasar kenapa dana kampanye harus dibatasi. KPU harus mengelaborasi dan mengatur pembatasan ini dengan pendalaman penghitungan faktual di daerah, sehingga butuh waktu dan kerja keras KPU. Untuk itu, Peraturan KPU tidak perlu buru-buru disahkan, agar semangat dan dasar pembatasan itu tercapai.

Sementara itu Ketua Perludem, Didi Suprianto, juga menjelaskan tiga prinsip dasar pengaturan dana pilkada, yaitu pertama, prinsip kebebasan, memberikan kesempatan pasangan calon menggalang dana kampanye sesuai kemampuan. Kedua, prinsip kesetaraan, membatasi besaran penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pasangan calon. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan mengharuskan partai politik dan pasangan calon terbuka dan melaporkan pengelolaan dana kampanye, sehingga bisa dicek apakah rasional dan sesuai dengan ketentuan.

Didi  juga menyoroti rumusan batas maksimal dana kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka atau dialog dalam draft Peraturan KPU yang menunjukkan hasil sangat besar. Dalam draft Peraturan KPU tersebut pengertian “jumlah penduduk” diubah menjadi “jumlah pemilih”, kemudian “cakupan/luas wilayah” disamakan dengan wilayah administrasi kecamatan untuk pilkada kabupaten/kota dan wilayah administrasi kabupaten/kota untuk pilkada provinsi. Selain itu, standar biaya daerah menggunakan standar biaya dari Kementerian Keuangan. Namun demikian,  Perludem menilai penerapannya harus disesuaikan dengan pengalaman belanja kampanye pasangan calon dalam pilkada selama ini.

“Perludem mempunyai masukan rumus alternatif, yaitu menggunakan basis kepadatan penduduk, karena kepadatan penduduk itu sudah mencakup pengertian jumlah penduduk dan cakupan/luas wilayah, kemudian standar biaya daerah kegiatan pertemuan paket fullday dari Kementerian Keuangan dibedakan, standar biaya Eselon I dan II untuk Pilkada Provinsi dan standar biaya Eselon III untuk Pilkada Kabupaten/Kota,” papar Didi Suprianto. (arf/red.FOTO KPU/dam)

1 komentar:

  1. Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWA GUMPALA saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWA GUMPALA di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWA GUMPALA












    Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWA GUMPALA saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWA GUMPALA di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWA GUMPALA

    BalasHapus