Kamis, 12 Februari 2015

KPU Berharap NGO Tetap lakukan Program Pendidikan Pemilu



Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap Non-Goverment Organitazions (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap melanjutkan program pendidikan pemilu yang sebelumnya telah direncanakan, Rabu (11/2).
Kami (KPU) berharap teman LSM dan Ormas (Organisasi Masyarakat) terus melakukan aktifitas dan program organisasi terkait pendidikan pemilih dan aktifitas kepemiluan lainnya,” tutur Ferry, saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.
Menurut Ferry, program tersebut perlu terus dilakukan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPU memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat.
Pemikiran dan aktifitas dari organisasi masyarakat ini kami butuhkan, sehingga dapat memberikan kritik dan referensi lain atas keterbatasan kami dalam menyentuh kelas-kelas di masyarakat,” ujarnya.
Mengenai program pendidikan pemilu yang dilakukan oleh KPU, tahun ini KPU tengah menyusun Pusat Pendidikan Pemilih yang rencananya akan dilakukan KPU secara rutin diluar tahapan pemilu. Program tersebut nantinya akan dilakukan KPU bersama dengan LSM yang concern terhadap pentingnya pendidikan pemilih dalam pelaksanaan pemilu.
Tahun 2015 ini kami merancang Pusat Pendidikan Pemilih yang akan melibatkan kawan-kawan ormas, terutama yang punya perhatian dengan pemilu dan demokrasi. Sebenarnya program ini sudah kita lakukan dengan “Relawan Demokrasi” pada tahapan pemilu 2014 lalu, nah program ini dilakukan secara berkesinambungan diluar tahapan pemilu,” tutur Komisioner KPU RI, Arief Budiman yang membuka pertemuan  dengan PP Pemuda Muhammadiyah siang tadi.
Menurut salah satu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Fajar, untuk dapat merealisasikan program tersebut kedua belah pihak perlu melakukan tindak lanjut secara konkret. 
Kita kan punya misi yang sama untuk membangun proses demokrasi yang baik. Saya pikir kita perlu melakukan tindakan konkret bersama-sama, karena kita memiliki resources yang bisa saling melengkapi. SMP dan SLTA Muhammadiyah ada 2000 lebih di seluruh Indonesia, tetapi kita organisasi sosial, jika melakukan pendidikan pemilu sendiri saya pikir itu akan sulit terealisasi,” ujar dia.
Sembari menunggu persetujuan DPR atas program yang hendak dilakukan oleh KPU, Arief menyatakan siap, jika diminta hadir sebagai narasumber dalam program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh LSM penggiat pemilu dan Lembaga Pendidikan lainnya.
Jika diminta ikut dalam kegiatan pendidikan pemilih yang tidak berorientasi bisnis, kami terbuka, kami siap hadir. Ormas tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kami dengan senang hati hadir dan memberikan informasi terkait kepemiluan,” lanjut Arief. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar