KPU Berharap NGO Tetap lakukan Program Pendidikan Pemilu
Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap Non-Goverment Organitazions
(NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap melanjutkan program
pendidikan pemilu yang sebelumnya telah direncanakan, Rabu (11/2).
Kami
(KPU) berharap teman LSM dan Ormas (Organisasi Masyarakat) terus
melakukan aktifitas dan program organisasi terkait pendidikan pemilih
dan aktifitas kepemiluan lainnya,” tutur Ferry, saat melakukan pertemuan
dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kantor KPU RI, Jl. Imam
Bonjol No. 29, Jakarta.
Menurut
Ferry, program tersebut perlu terus dilakukan, karena Sumber Daya
Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPU memiliki keterbatasan untuk
menjangkau seluruh segmen masyarakat.
Pemikiran
dan aktifitas dari organisasi masyarakat ini kami butuhkan, sehingga
dapat memberikan kritik dan referensi lain atas keterbatasan kami dalam
menyentuh kelas-kelas di masyarakat,” ujarnya.
Mengenai
program pendidikan pemilu yang dilakukan oleh KPU, tahun ini KPU tengah
menyusun Pusat Pendidikan Pemilih yang rencananya akan dilakukan KPU
secara rutin diluar tahapan pemilu. Program tersebut nantinya akan
dilakukan KPU bersama dengan LSM yang concern terhadap pentingnya pendidikan pemilih dalam pelaksanaan pemilu.
Tahun
2015 ini kami merancang Pusat Pendidikan Pemilih yang akan melibatkan
kawan-kawan ormas, terutama yang punya perhatian dengan pemilu dan
demokrasi. Sebenarnya program ini sudah kita lakukan dengan “Relawan
Demokrasi” pada tahapan pemilu 2014 lalu, nah program ini dilakukan
secara berkesinambungan diluar tahapan pemilu,” tutur Komisioner KPU RI,
Arief Budiman yang membuka pertemuan dengan PP Pemuda Muhammadiyah
siang tadi.
Menurut
salah satu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Fajar, untuk dapat
merealisasikan program tersebut kedua belah pihak perlu melakukan tindak
lanjut secara konkret.
Kita
kan punya misi yang sama untuk membangun proses demokrasi yang baik.
Saya pikir kita perlu melakukan tindakan konkret bersama-sama, karena
kita memiliki resources yang bisa saling melengkapi. SMP dan SLTA
Muhammadiyah ada 2000 lebih di seluruh Indonesia, tetapi kita
organisasi sosial, jika melakukan pendidikan pemilu sendiri saya pikir
itu akan sulit terealisasi,” ujar dia.
Sembari
menunggu persetujuan DPR atas program yang hendak dilakukan oleh KPU,
Arief menyatakan siap, jika diminta hadir sebagai narasumber dalam
program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh LSM penggiat pemilu dan
Lembaga Pendidikan lainnya.
Jika
diminta ikut dalam kegiatan pendidikan pemilih yang tidak berorientasi
bisnis, kami terbuka, kami siap hadir. Ormas tidak perlu mengeluarkan
biaya apapun, kami dengan senang hati hadir dan memberikan informasi
terkait kepemiluan,” lanjut Arief. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar